Hukum Adat dapat Menjadi Pertimbangan Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketidakpuasan masyarakat adat terhadap putusan hakim yang mengganggu hak-hak atas tanah ulayat menjadi permasalahan bagi hakim saat memutus perkara di pengadilan. Hukum adat yang merupakan kearifan lokal perlu menjadi pertimbangan hakim selama benar-benar ada dan ditaati di masyarakat.

Gagasan tersebut menjadi jawaban Calon Hakim Agung (CHA) Sunarto  atas pertanyaan panelis Achmad Sodiki saat Wawancara Terbuka CHA Periode I tahun 2015 di Auditorium Komisi Yudisial (KY) lantai 4, Minggu (24/05).

"Pada tataran pelaksanaan operasional, menurut saya, perlu pemahaman bahwa eksistensi hukum adat itu masih ada. Sejogyanya jangan dinaifkan dan ditiadakan," urai Sunarto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KY Abbas Said yang menjadi panelis menanyakan pendapat calon terkait dengan banyaknya tumpukan perkara di MA. "Menurut saudara calon, apa yang akan disarankan kepada pleno agar perkara yang menumpuk di MA berkurang, tetapi kualitas tetap bagus?" tanya Abbas.

"Sebenarnya perkara itu bukan tunggakan tapi perkara yang sedang berlangsung. Di laporan Tahunan, perkara itu masuk bulan November sehingga belum bisa diputus Desember. itu bukan tumpukan atau tunggakan perkara, karena pasti akan tersisa," jawab Sunarto.

Menanggapi yang disampaikan Sunarto, Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan terselipnya berkas menjadi satu kesalahan institusi negara yang tidak dapat dimaafkan karena 

menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. "Apa komentar Pak Narto dengan kejadian tersebut?" tanya Suparman. Menurut Sunarto, dalam laporan bulanan, laporan tiga bulanan dan laporan semerter tidak ada masalah. "Itu terjadi di luar kemampuan kami. Begitu mendengar itu, kami langsung menurunkan tim dari badan pengawasan untuk memeriksa siapa yang paling bertanggung jawab, termasuk memeriksa tiga ketua pengadilan yang sama sekali tidak mengetahui dan laporannya sudah dikirim," jelas Kabawas MA ini.

Usai menjawab pertanyaan dari para panelis, Ketua KY meminta Sunarto menandatangani pakta integritas. Tiba-tiba tangis Sunarto pecah. Ia pun berusaha mengendalikan diri dan meminta maaf kepada penguji serta pengunjung yang menyaksikan momen tersebut.

"Mohon maaf saya minta waktu sebentar, ini  menjadi beban yang berat bagi seorang hakim, apakah saya mampu menjalankanya," ucap Sunarto tersedu-sedu. (KY/Jaya/Festy)

 Sumber : http://www.komisiyudisial.go.id

 

 

Terjemah Bahasa

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English French German Japanese Korean Malay Portuguese Russian Spanish

Statistik Pengunjung

4315841
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
56
215
1500
4310859
13940
29094
4315841

IP Anda: 54.198.111.185
Waktu Server: 2018-07-21 02:21:52

Seputar IKAHI

Sejarah IKAHI

Ikatan Hakim Indonesia, selanjutnya disingkat IKAHI adalah merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI

Lampiran : Keputusan No. V/MUNAS/IKAHI XVI/IX/2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI.

Go to top