Selamat Datang Di Sarana Media Informasi IKAHI Cabang Baturaja

Sambutan Ketua IKAHI Cabang Baturaja

Dalam Rangka Memenuhi Tuntutan Ketersediaan Media Informasi dan Komunikasi  di era kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka diperlukan sarana informasi sebagai media komunikasi untuk mengetahui informasi yang aktual dan program kerja yang dicapai IKAHI Cabang Baturaja. Dengan diluncurkannya website ini semoga dapat menambah pengetahuan, informasi yang bermanfaat serta mempererat tali silahturahmi bagi Para Hakim sehingga dapat mewujudkan peradilan yang bermartabat.

 

Tata Tertib Sidang

Ketika memasuki ruang sidang ada beberapa tata tertib / aturan  yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak yang berada di dalam ruang sidang diantaranya ...

 

Prinsip Mengadili Perkara

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berita Terkini

MA Harus Siapkan Hakim Berkualitas Tangani Lonjakan Praperadilan

Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan Mahkamah Agung (MA) mesti menyiapkan hakim berkualitas dalam menghadapi lonjakan praperadilan. Langkah itu dinilai perlu setelah putusan Mahkamah Konstitusi memperluas lingkup objek praperadilan.

Terlebih, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Haswandi mengabulkan sebagian permohonan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.

“Kualitas hakim sangat diperlukan dalam merespon cepat lonjakan gugatan praperadilan terutama dalam kasus-kasus besar, hal ini untuk meminimalisir mandegnya proses penegakan hukum dalam kasus kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkotika dan lain sebagainya,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (29/5).

Jika MA tidak mewaspadai adanya lonjakan permohonan praperadilan, boleh jadi bakal menambah daftar panjang persoalan penumpukan perkara di pengadilan yang tak pernah tuntas. Atas dasar itulah, Nasir khawatir kalau MA tidak segera mengambil langkah cepat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, kualistas hakim menentukan berhasil tidaknya tujuan pemberantasan korupsi di negeri ini. Ia menilai putusan MK terkait dengan perluasan objek praperadilan menjadi "shock therapy" untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum, khususnya KPK.

“Proses ini adalah sarana check and balances di antara sesama aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan due process of law terhadap pelaku dan juga korban,” katanya.

 Atas dasar itulah, politisi asal Nangroe Aceh Darussalam itu berpendapat peran MA sangat penting dalam menentukan hakim berkualitas dalam menangani secara khusus permohonan praperadilan. Terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.

“Perlu ada suatu pedoman khusus dan standar prosedur bagi hakim dalam menangani gugatan praperadilan terutama dalam kasus-kasus terorganisir,” ujarnya.

 Juru bicara MA, Suhadi sebelumnya mengatakan akan mempertimbangkan untuk membuat regulasi mengenai hukum acara praperadilan dengan terlebih mengkaji beberapa putusan praperadilan terutama pasca putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. “Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” kata Suhadi.

Dijelaskan Suhadi, MA akan meneliti putusan-putusan praperadilan, apakah hukum acara praperadilan pasca putusan MK sudah meng-cover pelaksanaan tugas hakim atau belum. Kalau ditemukan ada kekosongan hukum untuk dilengkapi, kata Suhadi, MA akan mengeluarkan surat edaran atau peraturan.

Sumber : http://www.hukumonline.com

 

Terjemah Bahasa

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English French German Japanese Korean Malay Portuguese Russian Spanish

Statistik Pengunjung

3985485
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
480
1439
1919
3974334
27814
140686
3985485

IP Anda: 54.80.148.252
Waktu Server: 2017-10-23 06:19:55

TRI PRASETYA HAKIM INDONESIA

Saya Berjanji :

  1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra wibawa dan martabat Hakim Indonesia
  2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia
  3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korp Hakim Indonesia

 

PANCA DHARMA HAKIM

Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebhatilan, kezaliman dan ketidakadilan

Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela

Tirta, yaitu sifat jujur.

 

MARS PANCA BRATA IKAHI

Panca brata Ikahi sesanti kita semua

Pembangkit semangat juang dalam profesi kita

Jujur berbudi luhur adil lagi bijaksana

Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

Landasan Pancasila, Membangun jiwa kita

Tegakkan keadilan dan kebenaran

Bina Terus Ikahi kita menuju cita-cita

Tingkatkan citra wibawa ikahi tercinta 2x

 

HYMNE IKAHI

Ya Tuhan Maha Esa limpahkanlah bimbingan Mu

Dengan Panca Brata Hakim berkarya untuk nusa dan bangsa

Adil dan Bijaksana serta berwibawa berbudi luhur.

Dan berlaku jujur berhati bersih.

Mohon bimbinganMu Tuhan.

 

Seputar IKAHI

Sejarah IKAHI

Ikatan Hakim Indonesia, selanjutnya disingkat IKAHI adalah merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI

Lampiran : Keputusan No. V/MUNAS/IKAHI XVI/IX/2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI.

Go to top