Selamat Datang Di Sarana Media Informasi IKAHI Cabang Baturaja

Sambutan Ketua IKAHI Cabang Baturaja

Dalam Rangka Memenuhi Tuntutan Ketersediaan Media Informasi dan Komunikasi  di era kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka diperlukan sarana informasi sebagai media komunikasi untuk mengetahui informasi yang aktual dan program kerja yang dicapai IKAHI Cabang Baturaja. Dengan diluncurkannya website ini semoga dapat menambah pengetahuan, informasi yang bermanfaat serta mempererat tali silahturahmi bagi Para Hakim sehingga dapat mewujudkan peradilan yang bermartabat.

 

Tata Tertib Sidang

Ketika memasuki ruang sidang ada beberapa tata tertib / aturan  yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak yang berada di dalam ruang sidang diantaranya ...

 

Prinsip Mengadili Perkara

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berita Terkini

IKAHI Persoalkan Keterlibatan KY dalam Seleksi Hakim

Di tengah rencana seleksi pengangkatan hakim (SPH) yang sementara menggunakan sistem CPNS oleh pemerintah dengan melibatkan MA dan KY melalui Peraturan Bersama tentang Rekrutmen Calon Hakim, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) justru mempersoalkan kewenangan KY terlibat dalam SPH.

Protes IKAHI ini diwujudkan lewat pengujian tiga paket undang-undang peradilan ke MK yang mengamanatkan SPH di tiga lingkungan peradilan dilakukan bersama antara MA dan KY. Tercatat sebagai pemohonnya yakni jajaran PP IKAHI yakni Ketua Umum IKAHI Imam Soebechi, Ketua I IKAHI Suhadi, Ketua II IKAHI Prof Abdul Manan, Ketua III IKAHI Yulius, Ketua IV IKAHI Burhan Dahlan, dan Sekretaris Umum IKAHI Soeroso Ono.
 
Secara khusus, IKAHI memohon pengujian Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). IKAHI telah meregistrasi pengujian ketiga undang-undang ini beberapa hari yang lalu.
 
“Perkara ini baru didaftarkan pada 27 Maret 2015 kemarin melalui kuasa hukumnya (Lilik Mulyadi dkk). Hari sidangnya belum bisa ditentukan karena masih diproses,” ujar salah satu staf Kepaniteraan MK, Selasa (31/3). Pasal 14A ayat (2) UU Peradilan Umum menyebutkan “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

Dalam permohonannya, IKAHI mengganggap kewenangan KY terlibat dalam proses SPH mendegradasi peran IKAHI dalam upaya menjaga kemerdekaan (independensi) peradilan melalui perwujudan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti diamanatkan Pasal 24 UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan di bawah berada di bawah kekuasaan MA.

“Adanya lembaga di luar MA, ikut serta dalam rekrutmen hakim akan menghambat jalannya proses generasi hakim. Bahkan, membelenggu kemerdekaan hakim dalam penyelenggaraan peradilan karena adanya ketergantungan pada KY. Meskipun, proses seleksi calon hakim sebagai pejabat negara hingga saat ini belum ada aturannya,” sebut IKAHI dalam permohonannya.  
Menurutnya, ketiga pasal itu khususnya kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial potensial dikualifikasi melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin Pasal 24 UUD 1945. Karenanya, kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” harus dianggap bertentangan dengan Pasal Pasal 24, Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  
 
Karena itu, IKAHI meminta MK memberi tafsir konstitusional terhadap ketiga pasal sepanjang dimaknai SPH di tiga lingkungan peradilan dilakukan oleh MA (tanpa melibatkan KY). “Frasa ‘diatur bersama oleh MA dan KY’ dalam Pasal 14A ayat (3) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) UU Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (3) UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘diatur dengan undang-undang’,” pintanya.    
          
Dimintai pandangannya, Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurohman Syahuri mempertanyakan sikap IKAHI yang mempersoalkan kewenangan KY untuk terlibat dalam SPH bersama MA. “Apa motivasi pemohon? Bukankah pembentuk UU telah memilih SPH calon hakim agama, umum dan TUN sebagai pilihan politik hukum?” ujar Taufiq saat dihubungi wartawan.

Taufiq menganggap aturan kewenangan KY dalam proses SPH sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam UUD 1945 sendiri tidak ada yang menyebutkan bahwa kewenangan SPH atau rekrutmen hakim hanya dilakukan oleh MA. Menurutnya, isyarat SPH oleh MA dan KY dapat dilihat dengan KY berwenang mengusulkan calon hakim agung dengan persetujuan DPR.
 
”Kalau ‘bapaknya’ (hakim agung) saja diusulkan oleh KY, ya ‘anak-anaknya’ (hakim) tentu boleh dong kalau politik hukum memilih seleksi pengangkatan hakim oleh KY dan MA,” dalihnya.


Sumber : http://www.hukumonline.com

 

Terjemah Bahasa

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English French German Japanese Korean Malay Portuguese Russian Spanish

Statistik Pengunjung

3985503
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
498
1439
1937
3974334
27832
140686
3985503

IP Anda: 54.80.148.252
Waktu Server: 2017-10-23 06:22:02

TRI PRASETYA HAKIM INDONESIA

Saya Berjanji :

  1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra wibawa dan martabat Hakim Indonesia
  2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia
  3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korp Hakim Indonesia

 

PANCA DHARMA HAKIM

Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebhatilan, kezaliman dan ketidakadilan

Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela

Tirta, yaitu sifat jujur.

 

MARS PANCA BRATA IKAHI

Panca brata Ikahi sesanti kita semua

Pembangkit semangat juang dalam profesi kita

Jujur berbudi luhur adil lagi bijaksana

Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

Landasan Pancasila, Membangun jiwa kita

Tegakkan keadilan dan kebenaran

Bina Terus Ikahi kita menuju cita-cita

Tingkatkan citra wibawa ikahi tercinta 2x

 

HYMNE IKAHI

Ya Tuhan Maha Esa limpahkanlah bimbingan Mu

Dengan Panca Brata Hakim berkarya untuk nusa dan bangsa

Adil dan Bijaksana serta berwibawa berbudi luhur.

Dan berlaku jujur berhati bersih.

Mohon bimbinganMu Tuhan.

 

Seputar IKAHI

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI

Lampiran : Keputusan No. V/MUNAS/IKAHI XVI/IX/2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI.

Sejarah IKAHI

Ikatan Hakim Indonesia, selanjutnya disingkat IKAHI adalah merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer.

Go to top